Ancaman pemanasan global yang kian parah sering kali dimanfaatkan oleh korporasi untuk menawarkan skema mitigasi yang sejatinya semu. Dalam mengawal isu ini, kritik atas solusi palsu krisis iklim WALHI disuarakan secara tegas guna mencegah terjadinya pengambilalihan ruang hidup atas nama greening nasional. Edukasi publik dan pemantauan proyek-proyek mitigasi semu terus dijalankan oleh simpul advokasi seperti WALHI Bima untuk melindungi komunitas lokal di wilayah pesisir serta kepulauan. Latar belakang geografis yang rentan terhadap bencana ekologis menjadikan pentingnya pemilahan antara aksi penurunan emisi yang jujur dan skema komersial yang justru merugikan lingkungan hidup setempat.

Penyebab utama munculnya fenomena ini adalah dominasi pendekatan berbasis pasar yang menganggap alam sekadar komoditas bernilai finansial semata. Praktek yang dikenal sebagai greenwashing ini memungkinkan industri pencemar tinggi untuk terus melepas emisi dengan cara membeli skema offset di tempat lain. Tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat pedesaan mencakup pembatasan akses kelola hutan tradisional akibat adanya klaim wilayah konservasi komersial. Dibandingkan dengan pengurangan emisi langsung di sumbernya, mekanimse perdagangan karbon komersial terbukti sering mengabaikan hak-hak dasar warga. Tanpa adanya koreksi mendasar, klaim ramah lingkungan tersebut justru memperuncing ketimpangan sosial dan merusak pilar keadilan iklim.

Dari aspek hukum, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional. Regulasi ini mengatur tata kelola perdagangan emisi serta sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi pencatatan aksi iklim nasional agar berjalan transparan. Kehadiran landasan hukum ini penting dipahami agar penyikapan terhadap solusi palsu krisis iklim WALHI dapat dijadikan bahan evaluasi kritis agar penetapan nilai ekonomi karbon tidak mengorbankan perlindungan ekosistem serta kedaulatan warga lokal di tingkat tapak.

Sikap kritis terhadap proyek-proyek mitigasi semu ini memicu dukungan luas dari berbagai organisasi civil society, akademisi, dan pejuang lingkungan. Pernyataan tegas disampaikan oleh WALHI Mataram yang menuntut agar seluruh skema penurunan emisi wajib melibatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari warga setempat. Alasan mendasar dari desakan ini adalah fakta bahwa keberhasilan aksi iklim sejatinya diukur dari penurunan produksi emisi karbon secara nyata, bukan dari kerangka kompensasi di atas kertas. Tanpa pengawasan ketat dari elemen sipil, proyek hijau berisiko tinggi mengulangi pola eksploitasi masa lalu.

Di tingkat daerah, penolakan atas skema semu ini ditindaklanjuti melalui dorongan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat. Instrumen hukum lokal ini menjamin hak masyarakat adat dan lokal untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Contoh penerapannya adalah pengakuan atas skema hutan desa yang dikelola tanpa campur tangan modal besar, yang terbukti lebih efektif menahan laju degradasi lahan. Penguatan skema lokal ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan jawaban konkret atas krisis iklim tanpa harus mengorbankan mata pencaharian warga.

Kesimpulannya, penanganan krisis iklim harus bertumpu pada pengurangan emisi secara drastis serta perlindungan hak asasi manusia. Penolakan atas solusi palsu krisis iklim WALHI merupakan pengingat penting agar kebijakan mitigasi nasional tidak melenceng menjadi agenda komersialisasi alam. Jaringan advokasi independen seperti WALHI Kupang terus mengukuhkan komitmennya dalam mengawal transparansi kebijakan iklim di kawasan kepulauan. Diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memprioritaskan pemulihan ekologis sejati demi menjaga keselamatan seluruh warga Indonesia secara berkelanjutan.